Senin, 09 Mei 2016

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

image from: poskotanews[dot]com
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disahkan tanggal 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Selengkapnya bisa didownload di sini.

Minggu, 18 Mei 2014

Peraturan Gubernur DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Untuk mendukung penyelenggaran pendidikan inklusif, diperlukan adanya Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (1) PERDA DIY no. 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Image from vantheyologi[dot]wordpress
Pusat Sumber Pendidikan Inklusif adalah Lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur DIY No. 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, bisa di download di sini.

Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif lahir untuk memperjelas pelaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Image from Google Search
Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2013 berbunyi: Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sisitem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.


Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, bisa didownload di sini

Sabtu, 03 Mei 2014

PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Semenjak diratifikasinya UNCRPD (UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities), Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011, gerakan-gerakan disabilitas/difabel di Indonesia seakan mendapat angin segar untuk memperjuangkan hak-haknya yang setara.

Image from topihukum[dot]blogspot
Terkait diratifikasinya UNCRPD ini Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mengambil langkah yang tepat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.  Dalam proses penyusunannya pun Pemda DIY melibatkan komunitas-komunitas disabilitas/difabel di DIY. Hal ini adalah langkah yang sangat tepat karena yang mengetaui persoalan disabilitas/difabel adalah penyandang sidabilita/difabel itu sendiri.

Isi PERDA DIY No. 4 Tahun 2014 bisa didownload di sini.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD

Image from Google

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) merupakan konvensi yang dikeluarkan PBB, sering pula disingkat dengan UNCRPD.

Selengkapnya tentang isi Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 bisa dilihat di sini.

Selasa, 04 Maret 2014

Difabel dan Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik

Belum lama ini seorang teman mencetuskan wacana pembentukan partai difabel. Sebuah wacana yang menggelitik untuk dicermati. Apalagi jika mengingat masih jauhnya pemenuhan hak-hak difabel (penyandang disabilitas). 

Image from Google search
Partai difabel. Apakah orang-orangnya harus difabel semua? Atau seperti apa?... Hanya saja jika anggotanya difabel semua, maka dikhawatirkan akan menjadi eksklusif. Padahal selama ini komunitas-komunitas difabel tengah memperjuangkan suatu system inklusi di setiap aspek kehidupan masyarakat…. 

Namun apapun itu, setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, begitupun dengan difabel. Hak dipilih dan memilih ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dan hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Bahkan juga dijamin dalam UNCRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 19 Tahun 2011.

Terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan sangat berarti manakala ada sebuah parpol (partai politik) yang inklusi. Sebuah parpol yang memasukkan issue/perspektif disabilitas menjadi salah satu misi, visi dan program.  Sebuah parpol yang memastikan bahwa wakilnya yang duduk di legislative adalah orang-orang yang mengerti betul akan perspektif disabilitas. Bahkan kalau perlu mendorong adanya keterwakilan difabel dalam legislative.

Mengapa keterwakilan difabel atau setidaknya orang-orang yang mengerti betul akan disabilitas untuk duduk di legislative menjadi penting? Karena masih sangat sedikit kebijakan yang pro dengan difabel. Bahkan keberpihakan pada difabel itu sering masih setengah-setengah. Akibatnya, aturan-aturan di tingkat bawahnya (aturan pelaksanaan) juga setengah-setengah yang menyangkut disabilitas.

Misal terkait dengan Pemilu 2014. Dari Penjelasan pasal 142 (2) UU No. 8 Tahun 2012 jo. PKPU No. 26 Tahun 2013 pasal 107 (1) & (3), disebutkan bahwa alat bantu pemungutan suara untuk penyandang tunanetra berupa template HANYA UNTUK surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah).  Padahal dalam Pemilu Legislatif ini, selain anggota DPD, rakyat juga akan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Artinya, aksesibilitas untuk tunanetra hanya 25 %....

Lalu untuk pasien rawat inap di rumah sakit, pada saat pemungutan suara, akan ada petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan mendatangi mereka dengan membawa perlengkapan seperlunya. Artinya ada ‘jemput bola’ untuk pasien rawat inap di rumah sakit. (Dasar hukum: PKPU No. 26 Tahun 2013 pasal 103).

Lalu bagaimana dengan difabel yang tidak bisa kemana-mana? Hanya bisa duduk atau berbaring. Tidak ada kursi roda. Tidak bisa mobile sendiri. Tidak ada keluarga atau tetangga yang bisa menggendongnya ke TPS (Tempat Pemungutan suara), karena hanya tinggal dengan orang tua sudah renta di pelosok yang jauh dari tetangga?... Untuk kasus seperti ini, bisakah KPPS melakukan ‘jemput bola’ mengingat untuk situasi seperti ini tidak ada aturannya? (setidaknya, sampai artikel ini ditulis, saya belum menemukan dasar hukumnya)... 

Akibatnya, karena tidak ada dasar hukumnya, maka penyelenggara pemilu di tingkat bawah, tidak akan ‘berimprovisasi’ karena takut melanggar aturan. Akibat lebih lanjut, difabel yang tidak bisa mobile itu, ‘terpaksa’ dibiarkan saja tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Atau lebih tepatnya, tercerabut haknya untuk berpolitik. Padahal secara jelas Negara menjamin penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk hak dan kesempatan untuk memilih (UNCRPD article 29, yang sudah diratifikasi dengan UU No. 19/2011).

Hal-hal tersebut semestinya tidak terjadi manakala ada regulasi yang jelas. Dan hal itu tidak akan terjadi manakala pengambil keputusan dan pembuat aturan adalah orang/atau setidaknya melibatkan orang-orang yang mengerti betul akan perspektif disabilitas. Dan yang paling mengerti akan kebutuhan difabel ya difabel itu sendiri…. Salah satu cara untuk mengakomodir hal tersebut adalah melalui parpol peserta pemilu yang memasukan perspektif disabilitas dalam misi, visi, dan program. Dan hendaknya parpol yang dimaksud adalah parpol yang inklusi, dimana difabel dan non-difabel bisa berpartisipasi di dalamnya atas dasar kesetaraan.