Rabu, 23 September 2009

Keistimewaan DIY

Pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta belum 'kelar' juga meski sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai kini, saat masa jabatan anggota Dewan yang membahasnya sudah hampir habis, RUUK belum juga disahkan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berjanji akan mengawal pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Pihaknya masih berharap pengesahan RUUK akan dilakukan pada batas akhir jadwal pembahasan yakni 29 September mendatang atau bersamaan dengan Rapat Paripurna DPR RI periode 2004-2009. (Kedaulatan Rakyat,23/9)

RUUK ini begitu istimewa karena menyangkut propinsi yang sangat istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita flashback sejenak, yaitu di tahun 1945. Saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, di bumi Jogja sudah ada 2 negara berdaulat yang berbentuk kerajaan, yakni Negari Ngajogjakarta Hadiningrat dibawah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX dan Kadipaten Paku Alaman dibawah Sri Paku Alam VIII.

Sehari setelah kemerdekaan RI, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX selaku Raja Ngajogjakarta mengirim ‘Kawat’ kepada Presiden Sukarno sebagai ucapan selamat. Lalu ucapan selamat ini direspon Bung Karno dengan dikeluarkannya ‘Piagam Kedudukan’ tertanggal 19 Agustus 1945. Kemudian Piagam Kedudukan ini direspon Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII dengan mengeluarkan ‘Amanat’ tanggal 5 September 1945 yang ditujukan kepada segenap rakyat Ngajogjakarta dan juga dikirimkan kepada Presiden Sukarno. Dan sejak saat itu Negari Ngajogjakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.

Meski menjadi bagian dari NKRI, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tidak pernah dilantik oleh Presiden Sukarno baik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa? Karena penyatuan 2 negari (kerajaan) yang berdaulat dengan Negara RI yang baru saja berdiri waktu itu, bukan merupakan ‘penyerahan kedaulatan.’

Demikian latar belakang terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, pada saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Jogja yang dipimpin pak Harto (Presiden RI ke-2), Sri Sultan HB IX mempunyai peranan yang sangat besar. Bahkan pimpinan tentara Belanda saat itu tidak berani menginjakkan kakinya di Kraton tempat di mana para pejuang bersembunyi. Maka dengan catatan historis yang demikian, haruskah keistimewaan DIY dikutak-atik atau bahkan hapus?
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: