Selasa, 29 September 2009

RUU Tipikor Disahkan

Dalam Rapat Paripurna DPR RI (29/9), DPR akhirnya mengesahkan RUU Tipikor menjadi UU Tipikor. Yang paling penting dalam pengesahan itu adalah kewenangan KPK tidak jadi dikurangi berkait dengan penuntutan dan penyadapan.
Jadi KPK mempunyai wewenang untuk melakukan:
  • penyelidikan dan penyidikan
  • penyadapan
  • penuntutan.

Selain itu pengesahan RUU Tipikor, Rapat Dewan juga menyatakan kasus Lumpur Lapindo sebagai Bencana Alam.

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: