Kamis, 25 Februari 2010

RUU Peradilan Agama: Ancaman Pidana Nikah Siri

Lagi-lagi soal nikah siri jadi perbincangan. Kali ini berkait dengan RUU Peradilan Agama yang di dalamnya memuat ketentuan tentang perkawinan, yakni tentang nikah siri, poligami dan nikah mut’ah.

Hal yang kontroversial adalah adanya ancaman pidana bagi pelaku nikah siri. Hal ini tertuang dalam pasal 143 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.

Bisa dipastikan RUU ini mendapat sambutan baik dari kalangan aktivis. Seperti diketahui bersama nikah siri adalah nikah yang dilakukan hanya berdasar hukum agama ini tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti adanya pernikahan. Sehingga jika terjadi perceraian, sulit bagi pihak perempuan untuk menuntut haknya di pengadilan sebagai istri yang dicerai. Sedangkan bagi anak-anak hasil nikah siri, mereka tidak mempunyai akta kelahiran yang menyatakan sebagai anak sah dari orang tua mereka. Dan karena tidak ada bukti adanya pernikahan, maka anak-anak ini sulit untuk (tidak dapat menjadi) menjadi ahli waris dari ayah kandungnya sendiri, karena secara hukum (nasional) mereka bukan anak ayahnya, mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Sedangkan dari kalangan lain menolak RUU ini. Mereka berpedoman bahwa nikah siri adalah halal dan sesuai dengan syariah Islam. Dengan melarang nikah siri berarti melanggar hak asasi manusia.

Serba salah memang. Di satu sisi, Pemerintah hanya ingin mentertibkan perkawinan warga negaranya dengan pencatatan perkawinan. Dan ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 dan 2, dimana perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini untuk melindungi secara hukum, terutama bagi istri siri dan anak hasil nikah siri. Sedang di pihak lain, soal pernikahan adalah perintah agama. Haruskah dihukum orang yang menjalankan perintah agamanya?

Hal ini masih dibahas oleh Pemerintah, Ulama, dan pihak terkait. Semoga ada titik temu dimana setiap perkawinan tertib dengan pencatatan sehingga ada kepastian hukum, serta tidak adanya acaman pidana bagi orang yang menjalankan syariatnya. Bagaimanapun juga RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini masuk program legislasi nasional di DPR untuk 2010.
Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: