Kamis, 07 Oktober 2010

Antara Belanda, RMS dan Indonesia

Selasa (5/10), Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mendadak membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Belanda. Hal ini karena di saat yang bersamaan dengan kunjungannya, di pengadilan Den Haag digelar sidang tuntutan atas dirinya. Tuntutan itu dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya presiden RMS.

Tuntutan RMS antara lain: penangkapan terhadap SBY saat tiba di Belanda, tuntutan atas pelanggaran HAM terhadap aktifis RMS, dan tuntuan pengakuan akan eksistensi RMS.

Pembatalan tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra terutama di dalam negeri. Banyak pihak menyayangkan sikap SBY, namun banyak juga yang mendukung langkah SBY.

Secara Hukum Internasional, seorang kepala negara yang berkunjung ke negara lain memang memiliki hak imunitas yang melekat padanya, sehingga tidak dapat diganggu gugat termasuk ditangkap di negara yang bersangkutan. Tapi sepertinya ini lebih ke soal rasa, harga diri suatu bangsa, dan mempertanyakan sikap pemerintah Belanda sendiri.

Di satu sisi pemerintah Belanda (Eksekutif) mengundang SBY berkait dengan pengakuan tanggal kemerdekaan RI. Tapi di sisi lain, badan Yudikatifnya mengadili SBY berkait dengan urusan dalam negeri Indonesia terkait dengan gerakan separatis di masa lalu. Bukankah RMS muncul sebagai akibat politik adu domba Belanda?

RMS adalah negara boneka buatan Belanda yang ingin kembali menancapkan kuku-kuku jajahannya di bumi pertiwi. Berdasar hasil perundingan dengan Belanda, Indonesia terpaksa harus menerima bentuk negara serikat (RIS). Lalu saat semua negara bagian sepakat untuk kembali ke negara kesatuan (RI), RMS malah memproklamirkan diri sebagai negara. Lalu saat pemerintah RI melakukan tindakan, tokoh-tokoh RMS melarikan diri ke Belanda dan mendapat perlindungan di sanan.

Hubungan kerjasama antar negara seharusnya dilandasi sikap saling menghormati, menghargai, dan saling menguntungkan. Tapi apa yang dilakukan Belanda melalui badan yudikatifnya adalah melukai perasaan bangsa Indonesia, apalagi perkara tersebut dilakukan secara singkat, hari ini dimajukan esoknya disidangkan.

'Aneh' sekali jika kini Belanda bicara soal HAM, sementara apa yang dilakukan mereka terhadap bangsa Indonesia di masa lalu nyata-nyata telah melanggar HAM. Apa yang dilakukan Westerling dan tentaranya dengan membantai 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Dan kasus tersebut adalah kasus yang tidak ada kadaluarsa-nya, selain kasus genocide (pembantaian etnis) dan war crimes (kejahatan perang). Ini berarti pemerintah Belanda bisa dituntut International Criminal Court (ICC) yang juga berkedudukan di Den Haag.

Memang pengadilan Den Haag telah memutus untuk menolak tuntutan atas pengangkapan SBY. Tapi belum ada putusan final.

Memang Eksekutif Belanda tidak dapat campur tangan pada Yudikatifnya. Dan Indonesia pun juga menganut sistem yang demikian, karena memang sistem hukum Indonesia adalah produk kolonial Belanda. Namun, andai saja pemerintah Belanda secara tegas menyatakan sikapnya tentang RMS (tidak cukup hanya dengan 'tidak mengakui') mungkin keadaan akan lebih baik....




Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: