Rabu, 17 November 2010

Diskriminasi Siswa ABK, Suatu Pelanggaran Hak

Beberapa waktu yang lalu seorang oknum Kepala Sekolah melakukan tindakan tidak terpuji. Ia memaksa 4 siswa dari 11 siswa yang merupakan ABK (anak berkebutuhan khusus) untuk pindah dari SD Negeri yang ia pimpin. Ia beralasan bahwa SD Negeri yang ia pimpin akan menjadi Rintisan Sekolah Berstandar Nasional (RSBN).

Memaksa anak-anak tersebut untuk pindah sekolah adalah suatu pelanggaran hak anak, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu seharusnya mendapat jaminan lebih untuk bisa mendapatkan pendidikan. Tindakan tersebut telah melanggar beberapa Peraturan Perundangan, yakni:

1. Pasal 15 UU No. 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”

2. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat: “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan”

3. Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

5. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa:

· Pasal 3 (1): Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendididkan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

· Pasal 4: Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (1)

· Pasal 6 (1): Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik

· Pasal 6 (2): Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk

· Pasal 6 (3): Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Comments
5 Comments

5 komentar:

ReBorn mengatakan...

wah, banyak betul ya.
yang dimaksud berkebutuhan khusus itu seperti apa ya?

dwisuka mengatakan...

Anak berkebutuhan khusus: anak yg memerlukan suatu bantuan/penanganan khusus, difabel (penyandang cacat). Istilah 'cacat' sendiri dianggap sebagai sesuatu berkonotasi
merendahkan, sehingga dewasa ini di kalangan akademisi, media, juga aktifis baik lokal maupun internasional, digunakan istilah ABK atau difabel (diffable)atau disabel (disable).

Anonim mengatakan...

memang, semua orang perlu menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak yang lainnya. apalgi ya, kepala sekolah yang tugasnya mengayomi warganya dan lebih berpendidikan harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mereka bukan malah melakukan pelanggaran hak seperti itu.

Anonim mengatakan...

memang, semua orang perlu menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak yang lainnya. apalgi ya, kepala sekolah yang tugasnya mengayomi warganya dan lebih berpendidikan harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mereka bukan malah melakukan pelanggaran hak seperti itu.

Anonim mengatakan...

memang, semua orang perlu menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak-anak yang lainnya. apalgi ya, kepala sekolah yang tugasnya mengayomi warganya dan lebih berpendidikan harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mereka bukan malah melakukan pelanggaran hak seperti itu.