Selasa, 04 Maret 2014

Difabel dan Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik

Belum lama ini seorang teman mencetuskan wacana pembentukan partai difabel. Sebuah wacana yang menggelitik untuk dicermati. Apalagi jika mengingat masih jauhnya pemenuhan hak-hak difabel (penyandang disabilitas). 

Image from Google search
Partai difabel. Apakah orang-orangnya harus difabel semua? Atau seperti apa?... Hanya saja jika anggotanya difabel semua, maka dikhawatirkan akan menjadi eksklusif. Padahal selama ini komunitas-komunitas difabel tengah memperjuangkan suatu system inklusi di setiap aspek kehidupan masyarakat…. 

Namun apapun itu, setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, begitupun dengan difabel. Hak dipilih dan memilih ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dan hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Bahkan juga dijamin dalam UNCRPD (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 19 Tahun 2011.

Terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan sangat berarti manakala ada sebuah parpol (partai politik) yang inklusi. Sebuah parpol yang memasukkan issue/perspektif disabilitas menjadi salah satu misi, visi dan program.  Sebuah parpol yang memastikan bahwa wakilnya yang duduk di legislative adalah orang-orang yang mengerti betul akan perspektif disabilitas. Bahkan kalau perlu mendorong adanya keterwakilan difabel dalam legislative.

Mengapa keterwakilan difabel atau setidaknya orang-orang yang mengerti betul akan disabilitas untuk duduk di legislative menjadi penting? Karena masih sangat sedikit kebijakan yang pro dengan difabel. Bahkan keberpihakan pada difabel itu sering masih setengah-setengah. Akibatnya, aturan-aturan di tingkat bawahnya (aturan pelaksanaan) juga setengah-setengah yang menyangkut disabilitas.

Misal terkait dengan Pemilu 2014. Dari Penjelasan pasal 142 (2) UU No. 8 Tahun 2012 jo. PKPU No. 26 Tahun 2013 pasal 107 (1) & (3), disebutkan bahwa alat bantu pemungutan suara untuk penyandang tunanetra berupa template HANYA UNTUK surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah).  Padahal dalam Pemilu Legislatif ini, selain anggota DPD, rakyat juga akan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Artinya, aksesibilitas untuk tunanetra hanya 25 %....

Lalu untuk pasien rawat inap di rumah sakit, pada saat pemungutan suara, akan ada petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan mendatangi mereka dengan membawa perlengkapan seperlunya. Artinya ada ‘jemput bola’ untuk pasien rawat inap di rumah sakit. (Dasar hukum: PKPU No. 26 Tahun 2013 pasal 103).

Lalu bagaimana dengan difabel yang tidak bisa kemana-mana? Hanya bisa duduk atau berbaring. Tidak ada kursi roda. Tidak bisa mobile sendiri. Tidak ada keluarga atau tetangga yang bisa menggendongnya ke TPS (Tempat Pemungutan suara), karena hanya tinggal dengan orang tua sudah renta di pelosok yang jauh dari tetangga?... Untuk kasus seperti ini, bisakah KPPS melakukan ‘jemput bola’ mengingat untuk situasi seperti ini tidak ada aturannya? (setidaknya, sampai artikel ini ditulis, saya belum menemukan dasar hukumnya)... 

Akibatnya, karena tidak ada dasar hukumnya, maka penyelenggara pemilu di tingkat bawah, tidak akan ‘berimprovisasi’ karena takut melanggar aturan. Akibat lebih lanjut, difabel yang tidak bisa mobile itu, ‘terpaksa’ dibiarkan saja tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Atau lebih tepatnya, tercerabut haknya untuk berpolitik. Padahal secara jelas Negara menjamin penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk hak dan kesempatan untuk memilih (UNCRPD article 29, yang sudah diratifikasi dengan UU No. 19/2011).

Hal-hal tersebut semestinya tidak terjadi manakala ada regulasi yang jelas. Dan hal itu tidak akan terjadi manakala pengambil keputusan dan pembuat aturan adalah orang/atau setidaknya melibatkan orang-orang yang mengerti betul akan perspektif disabilitas. Dan yang paling mengerti akan kebutuhan difabel ya difabel itu sendiri…. Salah satu cara untuk mengakomodir hal tersebut adalah melalui parpol peserta pemilu yang memasukan perspektif disabilitas dalam misi, visi, dan program. Dan hendaknya parpol yang dimaksud adalah parpol yang inklusi, dimana difabel dan non-difabel bisa berpartisipasi di dalamnya atas dasar kesetaraan.











Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: